Nasional

Angka Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan: Letak 115 dari 180 Negara

Resepmakanan.id – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil corupption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) periode 2023 secara global. Hasilnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di dalam skor 34/100 lalu menempati tempat ke 115 dari 180 negara.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menyebut, skor yang mana diperoleh yang dimaksud menunjukkan IPK Indonesia mengalami stagnan.

“CPI Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34/100 juga berada di dalam peringkat 115 dari 180 negara yang digunakan disurvei. Angka ini 34/100 mirip dengan skor CPI pada 2022,” kata Wawan dalam Hotel JW Mariot, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Skor IPK yang dimaksud dinilai Wawan, menunjukkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat. Disebutnya juga akan terus memburuk, oleh sebab itu minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

“Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata lalu terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, inovasi UU MK lalu munculnya berbagai regulasi yang mana tiada memperhatikan nilai-nilai integritas, juga tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan,” kata Wawan.

TTI mendesak agar pemerintah kemudian seluruh elemennya menjamin kualitas demokrasi berjalan sesuai harapan warga negara, yang berorientasi pada pemberantasan korupsi yang tersebut berdampak pada kesejahteraan juga keadilan sosial.

TTI pun memberikan empat rekomendasinya terhadap pemerintah demi memperbaiki situasi pemberantasan korupsi:

1. Bidang Politik lalu Pemilu.

Presiden serta Pemerintah, DPR juga Partai Politik, Lembaga Penyelenggara serta Pengawasan Pemilu, juga Lembaga Penegakan Hukum harus terus menjamin berjalannya pemilihan secara jujur, adil juga berintegritas.

2. Bidang Peradilan juga Penegakan Hukum

Badan peradilan yang mana independen mutlak diperlukan. Sistem peradilan kemudian penegakan hukum yang bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, sumber daya dan juga transparansi yang diperlukan untuk secara efektif menghukum semua pelanggaran korupsi juga memberikan pengawasan lalu keseimbangan kekuasaan.

3. Bagian Kondisi Keuangan lalu Bisnis

Perbaikan Iklim bisnis kemudian berbisnis harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan warga. Pemberantasan korupsi di tempat sektor kegiatan bisnis tidak sekadar lips service yang mana belaka mendatangkan Penanaman Modal yang tersebut tiada berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial.

4. Kebebasan dan juga Hak Sipil

Pemerintah dan juga Penegak Hukum harus menjamin aspirasi masyarakat, jurnalis, akademisi lalu tidaklah melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang mana menyampaikan perbedaan pandangan yang tersebut berseberangan dengan pemerintah.

(Sumber: Suara.com)

Redi Alamsyah

Di tengah derasnya arus informasi, saya berdiri sebagai seorang penulis artikel yang berupaya menyalurkan kata-kata ke dalam bentuk cerita, analisis, dan refleksi. Nama saya Redi Alamsyah, seorang penggali kata yang mencari makna di balik huruf dan kalimat. Bagi saya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan.

Related Articles

Back to top button