Bisnis

Rawan Politisasi Isu Jelang Pemilu, Pengamat Minta otoritas Hati-hati Ambil Kebijakan Publik

Resepmakanan.id – Jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, pemerintah diharapkan dapat menjaga kondisi sosial sektor ekonomi tetap saja kondusif. Salah satunya dengan tidak ada mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tersebut dapat menyebabkan gejolak sosial di tempat masa jelang juga pasca pencoblosan.

Berdasar Ukuran Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) yang dimaksud disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), ada lima provinsi yang digunakan tingkat kerawanan cukup tinggi. Lima provinsi yang dimaksud adalah DKI Ibukota dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan juga Kalimantan Timur (77,04).

Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis serta Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro mengatakan, pada masa pemilihan seperti sekarang ada berbagai isu yang melibatkan hajat hidup orang sejumlah dapat menjadi pemantik gejolak pada sedang masyarakat.

Mulai dari isu pangan, pupuk, ketenagakerjaan, digitalisasi, bidang usaha mikro kecil lalu menengah (UMKM), dan juga transportasi, termasuk transportasi online.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tiada gegabah di melakukan inovasi aturan atau regulasi untuk menjaga stabilitas kemudian kondusifitas dalam masyarakat.

“Misalnya, transportasi. Jika biaya transportasi dinaikkan maka akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Transportasi merupakan salah satu pendorong pemuaian terbesar,” katanya ditulis Rabu (7/2/2024).

Apalagi menurut Yudo, isu-isu yang dimaksud rawan dan juga sensitif ditunggangi oleh kepentingan kebijakan pemerintah yang digunakan berujung pada gejolak sosial di tempat masyarakat.

Terlebih lagi, di waktu dekat atau pascapemilu, publik juga akan menghadapi momen bulan puasa kemudian lebaran yang tersebut biasanya akan menyokong kenaikan harga. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk sanggup lebih tinggi bijak kemudian seksama di mengambil keputusan.

Setelah hari raya, pemerintah juga diharapkan mengawasi lagi kondisi perekonomian kemudian daya beli rakyat sebelum kembali memutuskan mengeluarkan kebijakan.

“Dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa, indeks nilai tukar konsumsi berapa, jadi perlu dilihat dulu indikator-indikator pendukungnya yang ter-update,” pungkas Yudo.

Seperti diketahui, tahun 2024 ini, Indonesia tidak ada hanya saja melaksanakan Pemilihan Presiden kemudian Wakil Presiden tetapi juga pemilihan legislatif baik dalam tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Hajatan besar lainnya akan terjadi pada bulan November mendatang, dalam mana akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Serentak di area 545 tempat dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, lalu 93 kota.

Senada dengan Yudo, pada acara Deklarasi pemilihan Damai di dalam Daerah Perkotaan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa kondisi menjauhi hari pencoblosan harus dapat sejuk juga meminta publik untuk bersama-sama menjaga kondusifitas.

“Deklarasi ini untuk meredam suasana yang kian memanas. Perbedaan pilihan biasalah, tapi jangan mau kita dipecah belah. Bangsa ini punya kita bersama, mari kita jaga bersama. Karena hanya saja kita yang menjaga, nggak kemungkinan besar kita harapkan orang lain yang menjaga,” ujarnya.

Redi Alamsyah

Di tengah derasnya arus informasi, saya berdiri sebagai seorang penulis artikel yang berupaya menyalurkan kata-kata ke dalam bentuk cerita, analisis, dan refleksi. Nama saya Redi Alamsyah, seorang penggali kata yang mencari makna di balik huruf dan kalimat. Bagi saya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan.

Related Articles

Back to top button