Bisnis

Pelaku Usaha juga UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Resepmakanan.id – Para tukang jualan dari PKL hingga UMKM wajib memiliki sertifikat halal untuk barang yang digunakan merek jual. Batas waktu untuk memperoleh sertifikat yang disebutkan adalah tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan yang digunakan tercantum pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 kemudian peraturan turunannya.

Terdapat minimal tiga kategori komoditas yang dimaksud harus bersertifikat halal, yaitu makanan lalu minuman, komponen baku juga tambahan pangan, dan juga komoditas hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Sanksi yang diberikan bisa jadi dalam bentuk peringatan keras tertulis, denda administratif, hingga pengunduran barang dari peredaran. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang digunakan tercantum di Peraturan otoritas Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama menggalakkan pelaku bisnis untuk segera mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal memiliki peran penting pada merancang kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, juga meningkatkan daya saing bisnis.

Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang tersebut diambil dari situs kemenag.go.id.

  1. Buat akun SIHALAL di dalam ptsp.halal.go.id.
  2. Ajukan sertifikat halal dengan memilih opsi “Self Declare” serta masukkan kode fasilitasi.
  3. Verifikasi serta validasi akan diadakan oleh Pendamping Proses Layanan Halal (PPH).
  4. Dokumen akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Garansi Barang Halal (BPJPH).
  5. BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
  6. Dilakukan Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
  8. Unduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Berikut adalah biaya layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro serta Kecil (UMK):

1. Opsi Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Gratis

*) Biaya pendaftaran lalu penentuan kehalalan komoditas sebesar Rp300.000 akan ditanggung oleh APBD/APBN serta prasarana Lembaga Negara/Swasta.

2. Layanan Reguler:

Pendaftaran kemudian penentuan kehalalan produk: Rp300.000
Biaya pemeriksaan kehalalan produk-produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000

Redi Alamsyah

Di tengah derasnya arus informasi, saya berdiri sebagai seorang penulis artikel yang berupaya menyalurkan kata-kata ke dalam bentuk cerita, analisis, dan refleksi. Nama saya Redi Alamsyah, seorang penggali kata yang mencari makna di balik huruf dan kalimat. Bagi saya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan.

Related Articles

Back to top button