Nasional

MK Tunjuk Kuasa Hukum untuk Lawan Gugatan Anwar Usman di dalam PTUN

Resepmakanan.id – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menanggapi gugatan yang tersebut dilayangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk Ketua MK Suhartoyo di area Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Enny mengaku sudah pernah mengkaji perkara ini sama-sama para hakim konstitusi lainnya serta memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum.

“Kami telah terjadi mengetahui isi gugatan yang dimaksud juga telah lama membahasnya bahwa kami menunjuk kuasa hukum agar hakim MK,” kata Enny untuk wartawan, Kamis (1/2/2024).

Langkah itu dijalankan agar para hakim MK, khususnya Suhartoyo selaku Ketua MK, sanggup fokus menangani perkara pengujian undang-undang sebelum penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

“Kami berharap perkara pada PTUN diputus dengan masih menjaga independensi juga imparsialitas sebagaimana prinsip pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada undang-undang 48/2009,” tandas Enny.

Sebelumnya, Anwar Usman menggungat pengangkatan Ketua MK Suhartoyo ke PTUN DKI Jakarta. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.

Anwar memohonkan PTUN agar menunda penyelenggaraan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Padahal, langkah itu menjadikan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan Anwar yang dimaksud dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lantaran terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Dalam gugatannya ke PTUN, Anwar memohon PTUN memerintahkan Ketua MK selaku tergugat untuk menunda penyelenggaraan kebijakan yang dimaksud selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Menyatakan batal atau tak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian isi gugatan Anwar Usman, diambil Kamis (1/2/2024).

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” tambah dia.

Lebih lanjut, Anwar juga meminta-minta PTUN agar mewajibkan Suhartoyo merehabilitasi nama baik dan juga memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK.

Sekadar informasi, Anwar Usman dicopot jadi jabatan sebagai Ketua MK melalui sidang putusan MKMK. Sebab, adik ipar Presiden Joko Widodo itu dianggap melakukan pelanggaran etik berat di memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 yang dimaksud memberikan jalan untuk keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk progresif sebagai calon duta presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 walaupun belum berusia 40 tahun.

(Sumber: Suara.com)

Redi Alamsyah

Di tengah derasnya arus informasi, saya berdiri sebagai seorang penulis artikel yang berupaya menyalurkan kata-kata ke dalam bentuk cerita, analisis, dan refleksi. Nama saya Redi Alamsyah, seorang penggali kata yang mencari makna di balik huruf dan kalimat. Bagi saya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan.

Related Articles

Back to top button