Nasional

Catatan ICW: Sembilan Tahun Rezim Jokowi Tak Berkontribusi pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Resepmakanan.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama sembilan tahun atau hampir dua periode Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden tidak ada memberikan sumbangan di upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan ICW, akibat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor yang tersebut tak kunjung disahkan.

“Stagnasi pembahasan RUU ini sejatinya juga semakin menegaskan bahwa sembilan tahun Rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo tak berkontribusi apapun terhadap penguatan rencana pemberantasan korupsi,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangannya yang dikutipkan Suara.com, Selasa (30/1/2024).

Kurnia memaparkan, RUU Perampasan Aset sudah ada berusia 12 tahun. Diusulkan pertama kali pada 2012, lalu baru masuk prolegnas prioritas tahun 2023.

“Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat presiden (surpres) pada tanggal 4 Mei 2023, tak lantas menambah akselerasi pembahasan RUU ini. Betapa tidak, pasca melintasi setidaknya 16 kali rapat paripurna, surpres yang dimaksud tiada kunjung dibacakan oleh pimpinan DPR,” jelasnya.

Diakui ICW, walau ‘bola panasnya’ berada pada DPR, namun tak juga merta pemerintah dapat lepas tangan, lalu dinilai setengah hati memacu pengesahannya.

“Tanggung jawab pemerintah sebaiknya bukan hanya saja berhenti hanya sekali pada ranah administrasi, mengirimkan surat. Lebih dari itu, sebagai rancangan regulasi yang mana merupakan inisiatifnya, pemerintah seharusnya mampu menggalakkan lebih tinggi keras agar DPR dapat mengkaji RUU Perampasan Aset ini,” tegasnya.

Sikap pemerintah tersebut, dibandingkan Kurnia dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, juga Undang-Undang Minerba.

“Di mana kita tahu, di area balik problematika dari substansi banyak RUU tersebut, akan tetapi mampu meyakinkan agar pembahasannya dijalankan secara cepat, tanpa harus menanti bertahun-tahun lamanya,” terangnya.

Padahal menurut Kurnia, Indonesia memerlukan optimalisasi upaya pemulihan aset perbuatan pidana yang bermotif ekonomi. Disebutnya di konteks aktivitas pidana korupsi, usaha memulihkan uang negara terganjal oleh karakteristik dari aktivitas pidana korupsi yang digunakan pembuktiannya sangat detail kemudian memakan waktu yang cukup lama.

“Sementara kita tahu, upaya koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatannya bahkan sudah ada dilaksanakan sejak ia melakukan perbuatan lancung tersebut,” ujar Kurnia.

(Sumber: Suara.com)

Redi Alamsyah

Di tengah derasnya arus informasi, saya berdiri sebagai seorang penulis artikel yang berupaya menyalurkan kata-kata ke dalam bentuk cerita, analisis, dan refleksi. Nama saya Redi Alamsyah, seorang penggali kata yang mencari makna di balik huruf dan kalimat. Bagi saya, menulis bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan.

Related Articles

Back to top button